Hal itu disampaikan saat membuka acara Deklarasi Janji Kinerja, Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBBM dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja oleh kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel di Gammara Hotel Makassar, Jalan Metro Tanjung Bunga, Selasa (9/2/2021).
"Kami apresiasi Kakanwil Kemenkumham Sulsel atas Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dari WBK menuju WBBM. Saya percaya beliau yang energik," ujarnya.
"Menjadi Instansi bebas korupsi dan birokrasi melayani menjadi target bersama. Semoga Kemenkumham dapat meraih target WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) di tahun 2021 ini," ungkapnya.
Ia pun memuji sosok Kajati Sulsel. Yang selalu mendampingi Pemprov Sulsel. Salah satunya dalam penyelamatan aset milik Pemprov Sulsel senilai Rp 6,5 Triliun.
Dirinya pun bercerita, beberapa program yang telah dilakukan Pemprov Sulsel. Salah satunya, transaksi non tunai dan menekan sistem penganggaran.
"Program kegiatan yang sebelumnya, tahun 2018 kita masuk ada 6 ribu program kegiatan kita tekan menjadi 4 ribu di tahun 2019, dan di tahun 2020 2 ribu program. Dan Alhamdulillah tahun ini kurang dari 500 program kegiatan. Agar lebih mudah dikontrol, lebih fokus program dan efisiensi keuangan," ungkapnya.
Hasilnya, program untuk infrastruktur yang sebelumnya hanya Rp 200 Miliar, kini bisa mencapai kurang lebih Rp 1 Triliun. Sehingga program yang dilaksanakan lebih menyentuh ke masyarakat.
Ia pun kembali menyampaikan idenya terkait lapas dengan konsep alam terbuka. Ide itu pun sempat disampaikan Wagub Sulsel kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Mualimin Abdi.
"Lapas dengan konsep alam terbuka. Lapas terbuka, jadi tidak (merasa) dikurung lagi,” ujarnya.
Sementara itu, kakanwil Kemenkumham Sulsel, Harun Sulianto menyampaikan, bahwa Kanwil Kemenkumham Sulsel berupaya dalam predikat WBK menuju WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih Melayani).
"Tahun 2020 ada empat satuan kerja kami yang meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)," ujarnya.
Peraih WBK diantaranya Kantor Wilayah Kemenkumham Sulsel, Bapas Watampone, Rutan Pangkep. Serta peraih predikat WBBM yakni Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I TPI Makassar. Dari 24 Kabupaten/Kota, 14 diantaranya memperoleh predikat Peduli HAM. Menurutnya, ini bentuk komitmen jajaran Kementerian Hukum dan HAM sebagai bentuk pengabdian dan loyalitas terbaik kepada Negara.
Disela rangkaian acara Wagub Sulsel melakukan penandatangan piagam pencananganan pembangunan zona integritas bersama Kakanwil Kemenkumham Sulsel, Kejati Sulsel, Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulsel.(*)