Hal itu disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi di Provinsi Sulawesi Selatan secara virtual dari Baruga Lounge Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (29/4/2021).
Pertemuan virtual dengan agenda Rapat Koordinasi Progres Penyusunan Rencana Aksi Tahun 2021 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
"Kami mengapresiasi peran Kasatgas Korsupgah KPK Wilayah IV yang senantiasa melakukan pendampingan dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi," ujarnya.
Pemprov Sulsel, kata dia, senantiasa berupaya untuk melakukan perbaikan dan evaluasi untuk lebih baik. Olehnya itu, setiap pekan di hari senin ada rapat rutin yang dilakukan antara Pimpinan (Gubernur) beserta kepala OPD untuk membahas progres perencanaan kegiatan kedepan.
"Kami juga melakukan review konstruksi untuk bagaimana langkah untuk pemulihan ekonomi dari anggaran APBD dan dana PEN. Kami juga mendorong untuk serapan anggaran belanja APBD khususnya untuk belanja modal," katanya.
Ia pun mengaku, bahwa pihaknya melakukan evaluasi menyeluruh di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR). Hal itu untuk memaksimalkan program-program prioritas.
Andi Sudirman pun melaporkan terkait utang Pemprov Sulsel tahun 2020 lalu yang tersisa 5 persen dari utang yang telah diverifikasi dan diakui oleh BPKP dan Inspektorat.
"Kami juga melakukan terobosan dalam Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ). Diantaranya perbaikan sistem pada PBJ," ungkapnya.
Ia pun mengatakan, salah satu yang saat ini digodok untuk optimalisasi pemberian TPP bagi ASN. Dimana nilai yang diterima sesuai dengan kinerja.
"Terkait pencegahan tindak pidana korupsi, kami mohon Kasatgas Korsupgah KPK untuk terus berkoordinasi dengan kami, bagaimana target kami dari optimistik menjadi hal realistik plan. Sehingga upaya ini bisa maksimal dan sukses untuk ke depan," jelasnya.
Untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Andi Sudirman akan mendorong untuk pemulihan ekonomi yang bersentuhan langsung untuk masyarakat.
"Kami berharap dengan Rapat Koordinasi ini sebagai upaya kami memaksimalkan untuk jauh lebih baik dan transparan," pungkasnya.
Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV, Niken Ariati memberikan arahan terhadap rencana aksi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. "Apresiasi dari kami terhadap upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan upaya pencegahan korupsi," ujarnya.
Niken pun memberikan beberapa masukan terhadap rencana aksi Pemprov Sulsel tahun 2021 ini. Serta mendorong agar Pemprov Sulsel mendorong kinerja lebih terukur dan ada percepatan. "Harapan kami ada inovasi dengan inisiatif lebih substantif," katanya.
Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK pun menuturkan, bahwa pihaknya akan menggandeng penindakan dalam mengawal renaksi (rencana aksi) Pemprov Sulsel.(*)