Hal ini sampaikan Muhammad Yunus dalam menjelang Pilkades, masyarakat harus waspada dan bijak dalam memberikan hak suara. Jangan sampai memilih pemimpin bermuka dua, apalagi memilih orang-orang yang sibuk menumpuk harta.
“Masyarakat harus bijak dan terlibat bersama-sama untuk menjaga keamanan dan ketertiban, termasuk mengantisipasi segala praktik curang, di antaranya politik uang. Karena biasanya kecurangan itu suka ada juga, mungkin tadi seperti dikatakan money politic, meskipun itu susah untuk dibuktikan," katanya
Menurut Muhammad Yunus, juga mengajak masyarakat Bulukumba khusunya Desa Tamaona untuk bersama sama memutuskan mata rantai politik uang, pihak Desa Sepanjang berkerjasama dengan aparat penegak hukum untuk pengamanan agar tidak terjadi tindakan negatif yang berdampak buruk menjelang Pilkades yang diselenggarakan.
Muhammad Yunus menambahkan, politik uang adalah sebuah kejahatan serius dalam demokrasi yang harus diperangi oleh seluruh pihak. Membiarkan terjadinya politik uang dalam pemilu sama hal-nya dengan menerima lahirnya seorang pemimpin korup.
"kami pemuda siap pasang badan untuk mencegah politik uang.Malam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang akan di laksanakan di Desa Tamaona, saya mengajak sejumlah pemuda yang ada di Desa Tamaona berpartisipasi dan pasang badan untuk mengawal dan mencegah terjadinya politik uang di Pilkades,"jelas Muhammad Yunus. Minggu (02/2/2020).
Lanjut Muhammad Yunus, saya salah satu keterwakilan pemuda menyampaikan, bersama sejumlah pemuda desa setempat turut berpatisipasi untuk menciptakan demokrasi yang sehat.
“Pilkades yang sehat penting untuk masyarakat, sebab nasib desa untuk kedepan tergantung pemimpin yang ada di desa, karna itu kami turut berpatisipan untuk mengawal politik uang,” katanya.
Nasib suatu Desa selama 5/6 tahun kedepan tergantung pada pemilihan pilkades serentak pada tahun 2020 jika politik uang subur di jalankan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Yakink bahwa praktek Korupsi, Kolusi dan Nepoteisme (KKN) akan subur selama masa jabannya.
Sesuai dengan Pasal 286 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, politik uang jelas melanggar konstitusi undang-undang dan yang terlibat politik uang jelas akan dikenakan sangsi pidana.(Muh Yunus)