 |
| Ilustrasi lampu |
Kondisi ini berdampak langsung pada terganggunya layanan listrik di wilayah Pasimasunggu dan Pasimasunggu Timur, mengulang krisis serupa yang terjadi pada bulan sebelumnya.
Mull, salah satu warga setempat, mengungkapkan bahwa pemerintah dan PLN seharusnya bisa lebih sigap dalam mengantisipasi kekosongan BBM, terlebih menjelang perayaan Idul Adha.
“Seharusnya pasokan minyak untuk PLN di Pulau Jampea bisa direalisasikan sebelum akhir bulan, apalagi saat ini menjelang lebaran,” ujarnya kepada SULSELLIMA.COM. Rabu (04/06/2025).
Menurutnya, jeda waktu antara pengiriman sebelumnya dan kebutuhan saat ini sudah semestinya cukup untuk melakukan persiapan logistik. Warga pun merasa alasan klasik seperti cuaca buruk dan terbatasnya angkutan penyeberangan tak lagi bisa diterima.
“Pertimbangan cuaca tidak membuat orang percaya. Dan soal tidak adanya angkutan pun tidak membuat masyarakat dipaksa percaya,” tambahnya dengan nada kecewa.
Masalah ketidakstabilan pasokan listrik di Pulau Jampea disebut telah berlangsung lama. Dalam beberapa pekan terakhir, pemadaman bergilir kembali terjadi akibat terbatasnya ketersediaan solar untuk mesin pembangkit.
“Sama seperti bulan lalu, BBM tidak mencukupi. Kami hanya bisa berharap ada keseriusan dalam penanganan ini,” ungkap warga lainnya.
Warga menekankan bahwa listrik merupakan layanan dasar yang tak hanya menunjang kehidupan sehari-hari, namun juga berperan penting dalam dunia pendidikan hingga perekonomian lokal.
Menanggapi keluhan warga, Manager PLN ULP Selayar, Said Azis, membenarkan keterlambatan distribusi BBM tersebut. Ia menjelaskan bahwa keterlambatan terjadi karena adanya gangguan pada mesin cadangan kapal pengangkut, sehingga proses pengiriman menjadi lebih lambat.
“Sempat terkendala karena mesin cadangan kapal mengalami gangguan. Jadi hanya satu mesin yang berjalan sehingga lambat tiba di lokasi. Kapal baru tiba semalam pukul 12,” kata Said.
Namun, ia menambahkan bahwa untuk mengantisipasi kekurangan di bulan Juni, kuota BBM telah ditambah dari 65 kiloliter menjadi 80 kiloliter.
Meski demikian, warga berharap peningkatan kuota juga diiringi dengan perbaikan manajemen distribusi agar krisis serupa tidak terus berulang.***