BPJS Kesehatan Kabupaten Bulukumba Perkuat Layanan JKN Melalui Dialog Publik
BULUKUMBA, SULSELLIMA.COM - Dalam upaya meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat terhadap Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba menggelar acara dialog publik program JKN dengan tema “sinergi dan kolaborasi untuk mempercepat pencapaian universal health coverage melalui program jkn”, Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Pinisi Lantai 4, Jalan. Jend Sudirman No.4, Bentengnge, Kec. Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Selasa (25/11/2025)
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur penting dalam ekosistem jaminan kesehatan nasional, seperti asisten administrasi dan umum yg mewakili Bupati Bulukumba, awak media, Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan para Mahasiswa dari Universitas Muhammadiyyah Bulukumba, STAI Al-Gazali Bulukumba, serta STIKES Panrita Husada Bulukumba. Seluruh peserta diundang untuk bersama-sama memperkuat kolaborasi dalam menyebarluaskan informasi mengenai JKN kepada masyarakat luas.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba, Diah Eka Rini menyampaikan bahwa, kegiatan ini bertujuan untuk mempererat silaturahmi, dan meningkatkan sinergi antara BPJS Kesehatan dengan para peserta yang hadir.
“Melalui acara ini, kami ingin menjalin hubungan yang lebih erat dengan para peserta. Diskusi dan update capaian program JKN di masing-masing daerah sangat penting untuk kami sampaikan secara terbuka. Harapannya, informasi yang benar dan positif bisa tersampaikan secara luas dan masif kepada masyarakat,” ujarnya
Dalam sesi diskusi yang berlangsung hangat, dibahas berbagai perkembangan dan capaian program JKN di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba. Diah Eka Rini menegaskan bahwa, keberhasilan program JKN di wilayah tersebut tidak lepas dari dukungan luar biasa pemerintah daerah setempat.
“Alhamdulillah, kepala daerah menunjukkan komitmen tinggi terhadap keberlanjutan program JKN. Ini terlihat dari capaian Universal Health Coverage (UHC) yang telah merata dan signifikan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran cukup besar untuk meng-cover pelayanan kesehatan masyarakatnya,” tambahnya.
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak agar pelayanan kesehatan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, terutama mereka yang kurang mendapat informasi atau terlantar. Dengan program UHC yang terus diperluas, masyarakat kini bisa mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat tanpa perlu bingung soal penjaminan biaya.
“Dengan sistem ini, masyarakat yang berobat ke faskes bisa langsung diidentifikasi dan ditentukan penjaminnya. Pemerintah hadir sebagai penjamin kesehatan rakyat melalui program JKN ini,” tutupnya. (Sakril)
