Demo Kantor DPRD Bulukumba, Hasbi Aksi Tersebut didominasi warga dari Luar Desa Anrihua

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Demo Kantor DPRD Bulukumba, Hasbi Aksi Tersebut didominasi warga dari Luar Desa Anrihua

SULSEL LIMA
Friday, 5 June 2020
sulsellima.com Bulukumba - Puluhan warga yang melakukan aksi demonstrasi di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Bulukumba, Sulawesi Selatan, Jumat 5 Juni 2020. Lalu

Namun sangat disayangkan. Bagaimana tidak mereka yang mengatasnamakan pemuda dan masyarakat anrihua ternyata sarat akan kepentingan politik praktis.

Peserta aksi yang hadir didominasi orang-orang dari luar desa anrihua bahkan ada dari kecamatan lain.

Tokoh masyarakat desa anrihua Andi Hasbi mengatakan bahwa  aksi ini didominasi orang yang bukan warga anrihua, maka sangat kasian kita masyarakat desa anrihua sebab merasa dirugikan, terutama pada pelayanan. 

Dia juga membeberkan bahwa pemerintah desa, camat, bersama kapolsek telah melakukan dialog di Kantor Camat Kindang, terkait tuntutan para demonstran. Tapi mereka masih tetap ngotot bergeser ke DPRD Bulukumba.

Bahkan mereka ditanya persoalan solusi atau bagaimana bagusnya supaya masalah terselesaikan tapi mereka tak mampu menjawab. Akhirnya masyarakat yang menjadi korban karena kantor Desa Anrihua disegel sehingga pelayanan masyarakat hingga saat ini lumpuh.

Dia menambahkan bahwa, seharusnya mereka mempersoalkan aset desa yang masih banyak yang tidak jelas keberadaannya. Hal tersebut merupakan tindakan kriminal.

Selain itu, Hasbi juga mendesak BPD untuk tidak tinggal diam dalam lumpuhnya pelayanan di Kantor Desa Anrihua.

"Seharusnya BPD berfungsi untuk mendorong kepala desa, melakukan pelayanan darurat sementara, agar kepentingan masyarakat banyak tidak terganggu, dan jangan ikut- ikutan memperkeruh suasana,"tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, mari kita berikan kesempatan kepada kepala desa, yang baru dilantik untuk menjalankan visi-misinya.

"Sebab beliau kurang lebih dua bulan setelah dilantik lalu bertugas. Namun kantor tempat melayani masyarakat kini terpaksa disegel dengan alasan mengevaluasi kinerjanya,"ungkapnya.

Menurut Hasbi hal tersebut
tidak rasional dan sangat dzalim.(Muh Yunus)