Saat ini, pemerintah sudah mengeluarkan beberapa kebijakan yang terarah untuk penanganan Covid-19, juga melakukan berbagai upaya-upaya untuk menekan dampak virus ini. Salah satu langkah yang diambil adalah menerapkan protokol kesehatan seperti melakukan social atau physical distancing (menjaga jarak dan menghindari kerumunan). Kebijakan tersebut bermaksud baik, akan tetapi dampak dari kebijakan itu memiliki resiko yang tinggi. Pelayanan publik yang menjadi terhambat karena beberapa dari bidang pelayanan tidak dapat melayani masyarakat secara langsung.
Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat, tidak hanya kesehatan, perekonomian Indonesia, baik dari sisi perdagangan, investasi dan pariwisata. Pembatasan aktivitas-aktivitas masyarakat sangat berpengaruh pada aktivitas bisnis, ini bahkan turut mempengaruhi perkonomian di banyak Negara di seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang terpaksa harus menghentikan kegiatan usahanya hingga banyaknya bisnis yang terdampak salah satunya adalah disektor pariwisata terutama hotel-hotel yang mulai untuk melakukan pemutusan kerja ataupun pengurangan jam kerja. Tempat hiburan dan pusat-pusat perdagangan seperti pasar, mal yang hampir disetiap harinya ramai di kunjungi oleh masyarakat mendadak sepi dan beberapa ditutup untuk sementara waktu, hingga pendidikan berbasis online telah diterapkan.
Perlambatan kegiatan ekonomi ini menyebabkan pendapatan Negara mengalami penurunan. Selain itu, dimasa panemi ini penggunaan alokasi belanja Negara lebih meniingkat untuk kebutuhan pemulihan ekonomi dan kesehatan. Misalnya, dibidang kesehatan yaitu pemberian insentif bagi tenaga kesehatan, pembelian alat-alat kesehatan yang temasuk didalamnya juga Alat Pelindung Diri (APD) yang akan digunakan oleh gugus tugas Covid-19 dalam menjalankan tugasnya.
Terbatasnya kondisi keuangan Negara dan meningkatnya kebutuhan mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan strategi agar dapat membiayai penanggulangan pendemi serta dampak-dampaknya baik dalam aspek kesehatan, social dan ekonomi.
Menurut Kementerian Keuangan, dalam rangka penanganan dan antisipasi dampak Covid-19 pemerintah mengambil beberapa langkah kebijakan dalam menjalankan APBN 2020 yaitu Refocusinng anggaran Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah (Pemda) untuk percepatan penanganan Covid-19, Realokasi cadangan belanja untuk mendukung pelaksanaan gugus tugas Covid-19, serta penghematan belanja dan meningkatkan efisiensi belanja untuk mendukung proses penanganan kesehatan, penanganan dampak ekonomi hingga penyedia jaring pengaman sosial. Refocusing yang dimaksud ini adalah menunda ataupun membatalkan kegiatan yang dianggap tidak relevan atau tidak dalam koridor prioritas seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya.
Dampak yang melanda Indonesia akibat pandemi ini mengharuskan pemerintahan baik pusat dan daerah untuk melakukan koreksi atau perubahan terhadap rencana-rencana pembangunan yang telah ditetapkan. Dengan penanganan pandemik ini mengubah rencana-rencana dan strategi pembangunan yang telah dipersiapkan sebelumnya dari berbagai sektor oleh pemerintah, salah satunya ini berdampak pada kemampuan Indonesia untuk membangun proyek-proyek infrastrukturnya. Pemerintah menunda sejumlah proyek-proyek pembangunan untuk mengalokasikan anggaran demi penanganan Covid 19. Sehingga dana dari penundaan proyek tersebut nantinya dapat menutupi kebutuhan pemerintah selama mencegah dampak pandemi ini lebih luas dimasyarakat.
Penulis : Fifi Juliastuti Syarif (Mahasiswi Akuntansi UIN Alauddin)