Pertemuan tersebut merupakan pertemuan Silaturahmi sekaligus sharing terkait dengan pengelolaan anggaran daerah dan pembangunan.
Dalam kesempatan itu, Plt Gubernur meminta kesediaan BPKP RI untuk dapat memberikan bimbingan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Sulawesi Selatan mengenai pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulsel.
"Kami berharap BPKP bisa memberikan bimbingan, couching clinic kepada para OPD kita untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan agar kedepannya pengelolaan keuangan kita bisa lebih baik, lebih transparan dan akuntabel," katanya.
Sementara itu, Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel Paula Henry Simatupang menyampaikan, pertemuannya dengan Plt Gubernur adalah untuk mendorong Pemprov Sulsel mempunyai komitmen lebih baik dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan.
Dimana, kata Henry, pengelolaan APBD Sulsel tahun lalu dari hasil pemeriksaan BPK opininya turun dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
"Jadi kita menyampaikan akan mendiskusikan tentang bagaimana seharusnya langkah langkah yang harus dilakukan supaya pengelolaan keuangan lebih transparan dan akuntabel, yang bisa nanti dibuktikan salah satunya dengan membaiknya opini," jelasnya.
Hal serupa diharapkan Kepala BPKP RI Perwakilan Sulsel Arman Sahri Harahap. Menurutnya, pertemuannya dengan Plt Gubernur Sulsel merupakan bagian dari penguatan sinergi untuk memastikan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di Sulawesi Selatan.
"ini Kita pingin kedepan Sulsel lebih baik lagi kalau tahun kemarin kita lihat opini BPK memang kan turun, kita berharap dengan sinergi yang bagus seperti ini kita lanjutkan kedepan hasil penilaian BPK itu bisa kembali," ungkapnya.
Terkait dengan upaya pembimbingan untuk pengelolaan keuangan dan pembangunan, Arman menegaskan, pembimbingan rutin dilakukan, termasuk konsultasi dari Pemprov Sulsel yang tetap berjalan. "itu bagian dari upaya kita memperkuat akuntabilitas itu," tutupnya.(*)