Wagub Sulsel Kembali Pimpin Rakor Pembebasan Lahan Jaringan Irigasi Baliase

Iklan Semua Halaman

Header Menu

Wagub Sulsel Kembali Pimpin Rakor Pembebasan Lahan Jaringan Irigasi Baliase

SULSEL LIMA
Wednesday, 11 March 2020
sulsellima.com Luwu Utara  - Proyek Bendung Pamukkulu di Desa Kale Ko'mara, kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar memiliki banyak kemajuan, kini kembali dilanjutkan setelah mendapat perhatian serius dari pemerintah Propinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).
Kali ini penyelesaian masalah pembebasan lahan jaringan daerah irigasi Bendung Baliase di Luwu Utara (Lutra) kembali menjadi perhatian Wagub Sulsel, Setelah melakukan rapat koordinasi pertama di Makassar, kembali Rakor dilaksanakan di kantor Bupati Lutra. 

Dari total kebutuhan jaringan daerah irigasi Bendung Baliase sekitar 382,44 Hektar. saat ini masih tersisa 150 hektar yang belum diukur, dan kurang lebih 143 hektar yang masih menunggu proses pembayaran namun sebagiannya sementara dalam proses pembayaran.

"Masih ada kendala dan hambatan di lapangan, seperti masih adanya pemilik lahan yang menolak nilai ganti rugi lahan, masalah kelengkapan administrasi pemilik lahan dan lain lain", Ungkap Bupati Lutra Indah Putri Indriani di Ruang Rapat Kantor Pemkab Lutra, Rabu (11/3/2020).

Ia menambahkan bahwa jaringan daerah irigasi bendung baliase ini akan mengairi areal persawahan warga seluas 21.982 hektar di tujuh kecamatan yang awalnya hanya lima namun setelah dimekarkan kini menjadi tujuh kecamatan yaitu Masamba, Baibunta, Baibunta selatan, Malangke, Mappideceng, dan tambahan sukamaju dan sukamaju selatan.

"Kami berharap bisa dilanjutkan, sesuai harapan masyarakat karena bendung ini mampu mengairi sawah sebesar 21 rbu hektar. Insya Allah akan diselesaikan secepatnya sesuai dengan pengalaman Wagub di Bendung Pamukkulu," sambungnya.

Memulai pertemuan, Wagub Andalan menyampaikan beberapa poin hasil rapat pertama di kota Makassar. Baginya, kegiatan ini untuk mencari solusi bersama yang ditunjang dengan kerja kerja bersama seperti di Kabupaten Takalar.

"Dalam menghadapi permasalahan yang terjadi di lapangan, dibutuhkan kerjasama yang baik dengan melibatkan seluruh seluruh stake holder yang ada seperti waktu di Takalar kami melibatkan Kajari, Dandim, kapolres, pemkab (camat hingga kepala desa) turun bersama sampai di lapangan. Saya kira pendekatan aktif seperti itu bagus," jelasnya Andi Sudirman Sulaiman.

Ia berharap pembebasan lahan jaringan daerah irigasi bendung ini harus diselesaikan karena akan mempengaruhi pengajuan bantuan anggaran pembangunan ke depan.

"Progres pembangunan yang terbagi empat tahap, kini telah diselesaikan tahap pertama, saat ini masuk ke tahap dua sampai dengan tahap empat". Ungkap  Andalan Sapaan Akrabnya

Ia Melanjutkan, potensi ekonomi yang bisa dihasilkan dari bendung Baliase ini luar biasa dampaknya bagi masyarakat.

"Besarnya potensi areal persawahan otomatis akan meningkatkan hasil panen dan akan mendongkrak perekonomian warga setempat". Katanya.

Diketahui dari rapat koordinasi ini, dihadiri oleh Perwakilan BBWS, Kepala Kantor Pertanahan Lutra, Pemprov Sulsel, Forkopimda (Bupati Lutra, Dandim, Kajari, Kapolres), Semua berkomitmen dalam upaya percepatan proyek Strategis Nasional (PSN), tahun 2020 senilai 180 Milyar ini akan terserap sesuai dengan rencana.(*)