Wahyu Priyono dalam sambutannya mengatakan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bagian dari tugas konstitusional BPK sebagai rangkaian akhir dari proses pemeriksaan.
“Pemeriksaan ini tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan (fraud) dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian jika ada ditemukan maka tetap diungkap dalam laporan,” imbuh Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Selatan Wahyu Priyono dalam sambutannya secara virtual.
Opini yang diberikan oleh pemeriksa, lanjut Wahyu merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai “kewajaran” laporan keuangan, bukan merupakan jaminan tidak adanya fraud yang ditemukan, atau pun kemungkinan timbulnya fraud di kemudian hari.
Ditambahkannya, khusus mengenai tindak lanjut oleh DPRD, apabila terdapat kekurang jelasan atas isi materi LHP ini, maka DPRD dapat mengusulkan pertemuan konsultasi dan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut atas materi hasil pemeriksaan yang dirasakan belum jelas.
Bupati Bulukumba AM Sukri Sappewali menyampaikan terima kasih kepada BPK RI yang telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaannya dan memberikan hasil Opini WTP bagi LKPD Pemkab Bulukumba.
“Terima kasih kepada seluruh staf, Wakil Bupati, Sekda, Asisten, Staf Ahli dan para Kepala OPD, instansi vertika BUMD/BUMD dan seluruh masyarakat Bulukumba atas kerjasamanya sehingga kita memperoleh predikat WTP dari BPK,” imbuhnya.
AM Sukri Sappewali mengaku bersyukur atas capaian meraih opini WTP untuk tahun anggaran 2019 ini. Ia mengapresiasi jajaran Pemkab Bulukumba bersama dengan DPRD Bulukumba atas kinerjanya yang mampu mempertahankan WTP dengan melaporkan pengelolaan keuangan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Semoga capaian ini mendorong kita semua untuk bekerja lebih giat dan produktif,” beber AM Sukri Sappewali.
Turut serta dalam penyerahan LHP tersebut, Wakil Bupati Tomy Satria Yulianto, dua Wakil Ketua DPRD H. Patudangi, dan Hj Siti Aminah, Sekretaris Daerah Andi Bau Amal, Kadis Pengelolaan Keuangan Andi Sufardiman, Inspektur Kabupaten Andi Sri Aryanti, dan Kadis Kominfo H Daud Kahal, serta Kabag Hukum Asnarti Said Culla. (**)