Namun Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengklaim vaksin berbayar atau vaksinasi Gotong Royong keinginan rakyat.
Moledoko menyebut ada sejumlah elemen masyarakat yang ingin membantu pemerintah. Menurutnya, kelompok masyarakat ini berinisiatif membantu percepatan target vaksinasi Covid-19. Beberapa kelompok masyarakat yang menyampaikan inisiatif itu adalah pengusaha dan korporasi.
"Jadi ini bentuk inisiatif dan partisipasi ingin membantu pemerintah mempercepat target vaksinasi masyarakat," kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Selasa (13/7/2021).
Moeldoko menyebut pemerintah menyambut baik berbagai inisiatif dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah mengakomodir keinginan itu dengan membuka vaksin jalur mandiri berbayar.
Ia menegaskan pemerintah akan tetap menjamin hak warga negara mendapatkan vaksin gratis. Lebih lanjut Moeldoko juga berkata, Vaksinasi Gotong Royong hanya alternatif yang diberikan pemerintah.
"Tidak akan menggantikan atau menghapus program vaksin rakyat yang diberikan pemerintah secara gratis," ujar Moeldoko.
Lebih lanjut ia mengatakan, "Tidak ada unsur paksaan, yang mampu silakan dan bisa mengurangi beban anggaran negara,"pungkasnya.
Vaksin Berbayar Tak Hilangkan Hak Dapat yang Gratis Sebelumnya, setelah pemerintah membuka jalur vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong. Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.
Warga bisa mendapatkan vaksin Covid-19 di jaringan klinik Kimia Farma. Pemerintah mematok harga Rp321.660 per dosis dengan tarif maksimal pelayanan vaksinasi sebesar Rp117.910 per dosis. Namun, pelaksanaan yang rencananya dibuka kemarin, Senin (12/7/2021) ditunda untuk sementara waktu. (Andi Ross)