Dalam menangani dampak Covid-19 Dinas Koperasi UKM merefocusing anggaran sebesar Rp 2 miliar dengan rincian Rp 1.950.000.000 untuk dana bantuan yang disalurkan ke UKM yang terdampak, dan Rp.50.000.000 untuk operasional tim di lapangan selama proses verifikasi dan pencairan.
“Jadi rencananya ada sebanyak 3.900 UKM yang akan diberikan bantuan masing-masing sebesar 500 ribu rupiah. Ini murni untuk membantu usaha produktif tersebut untuk tetap beroperasi,” ungkap Kadis Koperasi UKM, M. Taufik.
Lanjut Taufik, setelah disampaikan informasi kepada seluruh desa dan kelurahan, ada sekitar 11 ribu yang mendaftar, namun yang lolos verifikasi berkas hanya sekitar 4.800 UKM.
“Yang lolos berkas inilah yang kami verifikasi di lapangan untuk membuktikan kesesuaian usaha dengan izin usaha yang diajukan, termasuk apakah terdampak Covid,” terangnnya.
Pihaknya, kata Taufik menemukan beberapa temuan di lapangan, misalnya usaha tersebut memang sudah lama tidak beroperasi jauh sebelum ada pandemi Covid-19. Selain itu ada juga temuan satu jenis usaha (pembuatan batu bata) namun sejumlah pekerjanya memiliki izin terhadap usaha batu bata tersebut. Artinya 1 usaha diklaim oleh beberapa orang.
“Insya Allah minggu depan verifikasi ini sudah selesai, dan akan dicairkan melalui rekening bank masing-masing,” bebernya.
Jika ada UKM yang tidak memiliki rekening bank, pihak Bank Sulselbar kata Taufik bersedia membantu membuatkan rekening penerima tanpa ada setoran awal. Indikator utama UKM penerima bantuan dikatakan bersyarat yaitu, UKM tersebut adalah usaha ekonomi produktif, bukan usaha perdagangan seperti penjual campuran. Kedua, usahanya terdampak Covid-19 dan yang ketiga memiliki Izin Usaha Kecil atau IUK.
“Memang ada sejumlah UKM baru mengurus IUK sebagai persyaratan, namun usahanya sudah lama beroperasi. IUK ini memang kita persyaratkan sekaligus sebagai pendataan,” terang Taufik.(*)