Dia menjelaskan bahwa sejak awal Juli, Pemerintah telah melakukan langkah terbaik untuk bisa menghadirkan kebutuhan petani terkait pupuk urea. Namun hal ini tidak lepas dari kondisi eksternal yang mempengaruhi.
Dia mengatakan, sejak awal Juni, Pemerintah Daerah telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Pusat, melalui Pemerintah Provinsi. Hal itu terkait menindaklanjuti usulan tidak hanya dari Bantaeng, tetapi beberapa daerah yang juga mengalami kelangkaan pupuk.
Selanjutnya pada 8 Juli 2020, Pemda bertemu dengan KTNA Bantaeng guna menyampaikan mengenai persoalan yang sama. Dan pada 14 Juli 2020, Bupati melakukan perjalanan ke Jakarta untuk bertemu Direktur Pupuk Kementerian Pertanian.
"Ini langkah yang telah kami lakukan. Dari hasil desakan kami, secara lisan pejabat Kementan menyampaikan bahwa sebelum Idul Adha, ketersediaan pupuk akan dialokasikan kembali. Permasalahan ini mungkin belum bisa terselesaikan, namun kami telah melakukan upaya-upaya terbaik bagi para petani kita," kata dia saat menerima pengunjuk rasa di Kantor Bupati Bantaeng.
Lebih lanjut ditambahkan bahwa diharapkan para unit teknis menyikapi jikalau ada oknum yang menjual pupuk dan melanggar aturan serta regulasi hukum. Dia juga mengaku, pemerintah akan melakukan koordinasi dengan pihak berwajib untuk segera ditindaki.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian, Budi Taufik menjelaskan pula bahwa kondisi saat ini sebanyak 7.217 ton pupuk urea telah dialokasikan dan didistribusikan sesuai dengan mekanisme yang ada.
Pengunjuk rasa, Aldi Naba berharap masalah kelangkaan pupuk ini dapat teratasi. Dia berharap agar masyarakat yang bermata pencaharian petani bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.
"Sebagian besar masyarakat di Kab. Bantaeng bermata pencaharian petani, bidang ini merupakan unggulan daerah kita, namun jika kelangkaan pupuk dibiarkan berlarut, maka akan berdampak pada hasil produksi beras petani," ujarnya.
Turut hadir pada kesempatan itu antara lain, Wakil Bupati Bantaeng, H Sahabuddin, Asisten II Bidang Ekonomi Pembangunan, H. Syamsul Suli, Asisten III Bidang Administrasi, Asruddin, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, Meyriani Madjid, serta para Kepala SKPD terkait.(*)