JAKARTA, SULSELLIMA.com - Tuntutan mundur Moeldoko dari jabatan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) makin kencang bergulir.
Tuntutan itu mengemuka di publik setelah simpatisan dan pengurus Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurthi Yudhoyono (AHY), mewacanakan hal itu.
Bahkan, baru-baru ini Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat, Syahrial Nasution, menyebutkan dua nama tokoh politik yang dinilai pantas menggantikan Moeldoko sebagai Kepala KSP.
Dua nama politisi itu antara lain, Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin dan eks Wakil Ketua DPR sekaligus Pendiri Partai Gelora, Fahri Hamzah.
Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, wacana ini wajar jika masih cukup kencang disaksikan khalayak umum.
Pasalnya, Moeldoko dalam kisruh Partai Demokrat ini merupakan tokoh sentral di luar tokoh-tokoh politik internal partai berlambang Mercy.
"Karena memang harus diakui demokrat KLB ini figur kuncinya memang Moeldoko," ujar Adi Prayitno saat dihubungi, Senin (5/4).
"Kalau yang menjadi ketum itu Marzuki Alie, Darmizal atau Jhoni Allen Marbun biasa-biasa saja, karena mereka orang dalam. Tapi karena ada orang yang baru di Demokratkan, kebetulan kepala KSP, jadi segala atribut yang melekat di Pak Moeldoko ya dibegitukan," sambungnya.
Maka dari itu, dosen politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini meyatakan, perihal pergantian Kepala KSP dengan memunculkan nama Fahri Hamzah dan Ali Mochtar Ngabalin adalah tindakan politik yang diambil oleh Partai Demokrat kubu AHY.
"Dan ini bukan pukulan balasan lagi, tapi memang serangan babak lanjut yang belum selesai," pungkas Adi Prayitno dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL.
Report: Andi Ross
Editor: Redaksi 1