JAKARTA, SULSELLIMA.com - Konflik Partai Demokrat belum selesai setelah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly menolak kepengurusan kubu Moeldoko . Saling serang melalui narasi terus saja didengungkan kedua kubu yang berseteru.
Salah satu Pendiri Partai Demokrat , Etty Manduapessy (mengaku sudah keluar dari Partai Demokrat), tidak sepakat dengan tuduhan sejumlah loyalis Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menyebut Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko terlibat dalam upaya kudeta atau pengambilalihan partai berlambang mercy itu.
Etty yakin, Moeldoko tidak memiliki ambisi untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
Justru Etty menganggap moeldoko hanya ingin menunaikan amanat kawan-kawan yang ingin menyelamatkan partai Demokrat yang dianggap kepengurusannya tidak lagi rasional dibawa kepemimpinan AHY.
Pasalnya, AHY dianggap masih belum matang di dunia perpolitikan. “(AHY) dia belum bisa, ada anak-anak di pengurus Demokrat sekarang, ada yang bilang (AHY) pangkat mayor tapi otaknya jenderal, mana mungkin. Mana mungkin seorang mayor bisa otaknya sama dengan jenderal,” katanya.
Logikanya, kata Etty, seseorang anak saja yang baru dilahirkan belum bisa berlari. “Dia harus melalui proses dong, bayi lahir dari ibu dia tidak langsung lari, dia harus melalui proses, baru mayor dia harus proses politik, pendidikan politik, dia tidak mulai dari bawah, dia langsung dari atas kan, katrolen, dia itu pemimpin katrol,” terangnya.
Salah satu Juru Bicara Kubu Moeldoko, Saiful Huda Ems pun menilai AHY selevel camat karena mundur sebagai prajurit TNI Angkatan Darat (AD) pada September 2016 dengan pangkat terakhir mayor.
Tak pelak, sindiran kubu Moeldoko itu pun ditanggapi oleh Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Andi Nurpati. "Politik tidak memandang mayor atau jenderal," ujar Andi Nurpati, Rabu (7/4/2021).
Andi Nurpati mengatakan, faktanya adalah AHY bisa jadi ketua umum Partai Demokrat melalui mekanisme yang benar dan sah serta diakui oleh negara. "Sebaliknya ada oknum jenderal ambisi merebut ketua umum sebuah partai secara ilegal dan tidak konstitusional serta ditolak pengesahannya oleh pemerintah," kata Andi Nurpati.
Andi Nurpati mencontohkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bukan jenderal bisa terpilih jadi wali kota, gubernur, dan presiden.
"Sebagai anak presiden 10 tahun dan sebelumnya dalam kabinet, tentu AHY dan EBY (Edhie Baskoro Yudhoyono) sudah banyak belajar dari orangtuanya, lingkungannya dan lain-lain, demikian pula halnya Bu Megawati tentu tidak lepas belajar politik dari bapaknya, terasah dari lingkungan keluarga dan lain-lain," pungkasnya.
Dia mengatakan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) paling diuntungkan dalam konflik Partai Demokrat yang sedang berlangsung ini. Baik disahkan atau ditolaknya kepengurusan PD hasil KLB.
"Dengan sikap pemerintah menolak hasil KLB, AHY saat ini cenderung naik elektabilitas, dan populer di kalangan masyarakat. Karena kesan yang muncul mayor mengalahkan jenderal," ujarnya.
Di sisi lain, kata dia, jika Kemenkum HAM menerima dan mengesahkan KLB PD Deli Serdang, Andi Nurpati memprediksi AHY akan semakin populer dan menjadi bahan utama yang dibicarakan masyarakat.
Report : Andi Ross
Editor : Redaksi 1