Kepala Bappelitbangda, A.Syamsul Mulhayat melaporkan bahwa program percepatan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) merupakan kerja sama Pemprov Sulsel dengan Unicef, sebagai respons atas tingginya anak tidak sekolah di Sulsel, termasuk di Bulukumba.
"Tujuannya untuk mendorong anak tidak sekolah mendapatkan kesempatan kedua memperoleh pendidikan yang layak melalui Gerakan Pengembalian Anak Tidak Sekolah dan program penguatan remaja perempuan terintegrasi," katanya.
Syamsul Mulhayat menerangkan, untuk memaksimalkan tujuan ini, maka dilakukan MoU (Memorandum of Understanding) antara PKK dan BAZNas, MOU antara PKBM dan pemerintah desa.
Ia menambahkan, sejak tahun 2022 sampai sekarang, Pemkab telah mengalokasikan anggaran melalui APBD untuk mereplikasi program ini ke desa lainnya secara bertahap dan juga pemerintah desa mengalokasikan anggaran dana desa untuk memastikan pendataan berjalan dan bagaimana anak yang terdata difasilitasi kembali ke sekolah.
Saat ini, katanya, Pemkab telah mereplikasi di 64 desa dan proses pendataan sedang berjalan. Diharapkan bahwa pendataan bisa selesai pada bulan Juli 2023, sehingga anak yang mau kembali ke layanan pendidikan dapat terdaftar di Dapodik pada tahun ajaran 2023/2024.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Ukrima Rijal dalam sambutannya mengatakan bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas melalui peningkatan layanan akses pendidikan di semua jenjang.
Selain itu, tambahnya, dengan melakukan percepatan wajib belajar 12 tahun sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024.
"Harapannya, tidak ada lagi anak usia 7 sampai 18 tahun yang tidak bersekolah, sehingga akan mempercepat layanan pertumbuhan IPM di Bulukumba," kata Ukrima Rijal.
"Kita ketahui bersama bahwa indikator penyusun IPM adalah salah satunya indeks pendidikan, di mana salah satu indikatornya adalah rata-rata lama sekolah" sambungnya.
Hanya saja menurut Ukrima Rijal, kenyataan saat ini masih banyak anak-anak yang tidak sekolah, baik anak yang sama sekali belum pernah bersekolah, anak yang belum tamat sekolah lalu putus sekolah, maupun anak yang tamat di satu atau dua jenjang pendidikan tapi tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang berikutnya.
"Data di Sulsel juga, anak perempuan yang berusia 7 sampai 18 tahun tidak bersekolah juga mengalami peningkatan. Tahun 2021 di angka 8,15 persen dan tahun 2022 menjadi 8,83 persen" imbuhnya.
Kepala Pendidikan Unicef Indonesia beserta Unicef Sulawesi Maluku, Kathirene Benneth mengatakan, Kabupaten Bulukumba merupakan salah satu kabupaten awal yang telah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Daerah untuk Penanganan Anak Tidak Sekolah yang telah direplikasi dan dilakukan di 64 sekolah dengan menggunakan dana pemerintah daerah.
"Dengan kerja sama yang kuat antar instansi pemerintah, masyarakat, sekolah, PKBM/SKB, BAZNas, BRI, LSM, sektor swasta dan pemangku kepentingan lainnya, kemajuan yang signifikan telah dicapai dengan mengidentifikasi anak-anak yang tidak sekolah, mendaftarkan mereka ke sekolah dan memastikan mereka diberikan pendidikan berkualitas, serta diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi mereka. Ini hasil yang patut dibanggakan," urainya.
Kathirene berharap melalui gerakan ini, lebih banyak lagi anak yang tidak sekolah kembali bersekolah dan tidak ada lagi anak yang tertinggal dalam mendapatkan pendidikan.
Menurutnya, masa remaja 10 sampai 19 tahun merupakan tahap penting dalam kehidupan yang ditandai dengan perkembangan otak yang cepat, transformasi fisik, biologis, emosional dan kognitif yang mendalam.
"Kecenderungan remaja untuk mencoba hal-hal baru dapat memicu inovasi dan pencapaian, tetapi juga dapat membuat mereka rentan," ujar Kathirene.
"Atas nama Unicef, saya menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Pemprov Sulsel dan Pemda Bulukumba atas kemitraan dan kerja sama yang berkelanjutan untuk mendukung anak-anak dan remaja di Sulsel," jelasnya menambahkan.
Masih di tempat yang sama, Bupati Bulukumba Andi Muchtar Ali Yusuf menyebutkan bahwa program ini harus dimaksimalkan dan sebagai program prioritas untuk mewujudkan generasi emas.
Bupati yang akrab disapa Andi Utta ini juga berpendapat, aspek pendidikan juga harus didukung oleh kekuatan finansial atau kekuatan ekonomi di desa masing-masing.
Dengan kekuatan itu, maka masyarakat Bulukumba punya kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya hingga ke jenjang lebih tinggi, sehingga ke depan anak-anak bisa lebih berdayasaing.
"Kunci dari semuanya adalah kemampuan finansial. Orang tua keluar Bulukumba karena ketidakmampuannya membiayai pendidikan anak," ujarnya.
Andi Utta mencontohkan salah satu desa di Bulukumba. Katanya, seharusnya anak-anak bersekolah, tapi nyatanya putus sekolah karena membantu orangtua untuk bekerja mengangkat pasir, batu, dan lainnya.
"Ini harus kita sama-sama carikan solusi. Kepala desa harus mengambil langkah cepat untuk mengatasi anak kita yang putus sekolah. Saya kira ini harus jadi program prioritas," tukasnya.
Tampak di sela-sela peluncuran program, Bupati Andi Butta menyerahkan penghargaan kepada mitra pemerintah kepada Pimpinan Cabang BRI, Pimpinan BAZNAS, serta Pimpinan Yayasan Pendidikan Umboh.
Kemudian, ada persembahan tari kelompok anak remaja dari yang tidak sekolah kembali bersekolah. Selanjutnya, salah satu anak dari anak tidak sekolah yang kembali bersekolah menyampaikan testimoni dan pengalamannya mendapat pendampingan sehingga membuat para hadirin ikut terharu.
Peluncuran juga dihadiri oleh Ketua TP-PKK Bulukumba Hj.Andi Herfida Muchtar, Wakil Ketua DPRD Bulukumba Hj Aminah Syam, unsur Forkopimda, Kadisdikbud Bulukumba Andi Buyung Saputra bersama beberapa Kepala OPD lingkup Pemkab Bulukumba, para Camat, sejumlah kepala desa, serta ratusan tamu undangan.(*)