PMII Cabang Sinjai Demo Polres dan DPRD, Desak Pengusutan Dugaan Mark-Up Program Makan Bergizi Gratis

SINJAI, SULSELLIMA.COM - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Sinjai menggelar aksi demonstrasi di Kantor Polres Sinjai dan DPRD Kabupaten Sinjai sebagai respons atas banyaknya keluhan masyarakat terkait pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tersebut.

Dalam aksi tersebut, massa PMII mendesak aparat penegak hukum, khususnya Kapolres Sinjai, untuk segera melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Sinjai. Desakan itu muncul setelah berbagai laporan masyarakat menyoroti sejumlah persoalan dalam pelaksanaan program tersebut.

Ketua Cabang PMII Sinjai menyampaikan bahwa pihaknya menemukan indikasi adanya persoalan serius dalam pengelolaan dapur MBG. Beberapa di antaranya adalah ketidaksesuaian menu dengan nilai anggaran per porsi, tidak dilampirkannya rincian anggaran menu per porsi, serta adanya perbedaan harga untuk menu yang sama di setiap dapur MBG.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan dugaan adanya praktik mark-up anggaran dan potensi terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) dalam pelaksanaan program tersebut.

Selain itu, PMII juga menyoroti dugaan penggunaan barang subsidi pemerintah oleh sejumlah dapur MBG, seperti tabung gas LPG 3 kilogram dan minyak goreng bersubsidi. Mereka juga menduga pengadaan bahan baku tidak sepenuhnya mengutamakan pemberdayaan masyarakat lokal, sementara harga pembelian dinilai relatif rendah dibandingkan standar yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN).

Mahasiswa juga menemukan masih adanya dapur MBG yang belum mempublikasikan menu harian melalui akun media sosial resmi. Di sisi lain, terdapat pula mobil operasional SPPG yang diduga beroperasi di luar jam kerja.

Persoalan lain yang turut disorot adalah dugaan sejumlah dapur penyedia MBG yang belum memiliki atau belum melengkapi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), yang merupakan syarat wajib dalam operasional jasa boga.

“Program MBG pada dasarnya adalah program yang sangat baik untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak. Namun dalam praktiknya di Kabupaten Sinjai, kami menemukan banyak keluhan masyarakat terkait transparansi menu dan anggaran. Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan, serta masih banyak lagi keluhan yang lain,” tegas Ketua PMII Sinjai dalam orasinya.

Selain mendatangi Polres Sinjai, massa PMII juga menyampaikan tuntutan kepada DPRD Kabupaten Sinjai agar segera mengambil langkah konkret dengan mengagendakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna membahas secara terbuka berbagai problematika dalam pengelolaan program MBG.

PMII meminta DPRD menghadirkan seluruh pihak yang terlibat dalam program tersebut, di antaranya Ketua Satgas MBG Kabupaten Sinjai, seluruh Ketua SPPI, pihak yayasan, serta mitra pengelola dapur MBG yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sinjai.

Menurut PMII, forum RDP tersebut penting untuk mengurai berbagai persoalan yang muncul sekaligus memastikan bahwa pengelolaan program MBG berjalan sesuai dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas.

“Aksi ini bukan sekadar kritik, tetapi bentuk tanggung jawab moral kami sebagai organisasi mahasiswa untuk memastikan bahwa program yang menyangkut hajat hidup masyarakat benar-benar dijalankan secara bersih, transparan, dan tepat sasaran,” lanjutnya.

Usai menyampaikan aspirasi di dua lokasi tersebut, massa aksi melanjutkan kegiatan ke Taman Karampuang di depan Tugu Bambu Sinjai yang merupakan salah satu ikon Kabupaten Sinjai. Di lokasi tersebut, mereka juga menyampaikan pernyataan sikap kepada Ombudsman dan Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Provinsi Sulawesi Selatan.

Dalam tuntutannya, PMII mendesak Polres Sinjai untuk melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan anggaran oleh seluruh Kepala SPPI, pihak yayasan, serta mitra dapur MBG yang diduga terlibat dalam praktik mark-up anggaran dan KKN.

Mereka juga meminta DPRD Kabupaten Sinjai segera menggelar RDP bersama Ketua Satgas MBG Kabupaten Sinjai, seluruh Kepala SPPI, yayasan, serta mitra dapur MBG guna menindaklanjuti berbagai persoalan yang muncul.

Selain itu, PMII mendesak Ombudsman Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengeluarkan rekomendasi penegakan standar serta penutupan dapur MBG yang tidak memenuhi persyaratan guna melindungi kesehatan para penerima manfaat.

Tuntutan serupa juga disampaikan kepada Gakkum KLHK Provinsi Sulawesi Selatan agar mengeluarkan rekomendasi penutupan terhadap dapur MBG yang dinilai tidak memenuhi standar kesehatan maupun lingkungan hidup.

PMII Sinjai menegaskan bahwa pengawasan terhadap program MBG merupakan bagian dari upaya memastikan program yang menyangkut kepentingan masyarakat tidak menjadi ruang bagi praktik penyimpangan atau pengelolaan yang tidak transparan.

Mereka juga memperingatkan bahwa jika tidak ada tindak lanjut serius dari pihak terkait, PMII tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi lanjutan dengan skala yang lebih besar sebagai bentuk tekanan moral demi perbaikan tata kelola program MBG di Kabupaten Sinjai.***