SELAYAR, SULSELLIMA.COM - Ratusan massa yang menamakan diri Aliansi Penyelamat Suara Rakyat melakukan aksi demonstrasi di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kepulauan Selayar.
Aksi yang dimulai dengan damai pada Senin ini berubah menjadi anarkis ketika pengunjuk rasa memaksa masuk ke dalam kantor dan melempari petugas polisi yang tengah melakukan pengawalan.
Polisi yang bertugas harus dibantu oleh personel TNI dari Kodim 1415 Selayar, Satuan Polisi Pamong Praja (Pol PP), dan Pemadam Kebakaran untuk membubarkan massa yang bertindak anarkis. Namun, situasi ini sebenarnya adalah bagian dari simulasi Sistem Pengamanan Kota (Sispamkota) yang dilaksanakan di halaman Gedung KPU Kepulauan Selayar, Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kota Benteng Selayar.
Kapolres Kepulauan Selayar, AKBP Adnan Pandibu, SH., S.IK, menjelaskan bahwa Sispamkota ini bertujuan menunjukkan kesiapan Polres Kepulauan Selayar, yang didukung oleh Kodim 1415 Selayar, Pol PP, Damkar, dan stakeholder terkait, dalam mengamankan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Selayar 2024.
"Simulasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa kami siap menghadapi segala kemungkinan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban selama proses pemilihan berlangsung. Kami ingin memastikan bahwa seluruh tahapan pemilihan berjalan dengan aman dan lancar, tanpa gangguan dari pihak manapun," ujar Kapolres Adnan.
Sispamkota ini juga disaksikan oleh Wakil Bupati Kepulauan Selayar H. Saiful Arif, Dandim Letkol Inf. Nanang Agung Wibowo, Kajari Hendar Syarbaini, Ketua Pengadilan Negeri (diwakili), Para Komisioner KPU, Anggota Bawaslu Azmin Haidar, Kasat Pol PP dan Damkar, serta undangan lainnya.
Dalam skenario Sispamkota tersebut, disebutkan bahwa aksi demonstrasi terjadi karena massa dari Aliansi Penyelamat Suara Rakyat mengklaim telah terjadi kecurangan dalam pemungutan suara Pilkada 2024 di hampir seluruh TPS di Kabupaten Kepulauan Selayar. Oknum KPU diduga bekerjasama dengan anggota KPPS di tiap TPS untuk melakukan penggelembungan suara bagi pasangan calon tertentu dan mengurangi suara pasangan calon lainnya.
"Laporan saksi kami dan beberapa saksi dari pasangan calon lain berbeda dengan rekap di TPS. Tercatat ada lebih dari 5000 suara kami hilang dan dialihkan ke pasangan calon lain. Oleh karenanya, kami meminta untuk menghentikan rekapitulasi suara di PPK dan meminta Bawaslu segera melakukan investigasi serta merekomendasikan pemungutan suara ulang di semua TPS," kata Nasir Mangewa (Aiptu Nasir), koordinator lapangan aksi dalam simulasi tersebut.
Massa mendesak komitmen KPU Selayar dan Bawaslu Selayar untuk melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, yang tidak mungkin dilakukan tanpa dasar hukum. Hal ini mengakibatkan bentrok antara massa dan aparat karena mereka memaksa ingin menduduki kantor KPU dan melempar petugas.
Pasukan Pengendalian Massa (Dalmas) yang diturunkan Polres Kepulauan Selayar, dengan dukungan pasukan dari Kodim, Pol PP, dan Damkar, berhasil membubarkan massa meskipun harus menggunakan gas air mata. Simulasi berakhir setelah massa bubar dan tim patroli Polres memastikan situasi sudah terkendali.
Komisioner KPU Selayar, Muhammad Arsat, menyampaikan apresiasinya terhadap upaya aparat keamanan dalam menjaga kondusifitas proses pemilihan.
"Diharapkan, dengan adanya simulasi ini, masyarakat dapat lebih tenang dan percaya bahwa proses pemilihan akan berjalan secara jujur, adil, dan transparan. Semoga semua tahapan pemilihan dapat berlangsung tanpa hambatan dan hasilnya diterima oleh semua pihak, sehingga pemilih dapat menentukan pilihannya dengan bijak pada tanggal 27 November 2024," ungkapnya.
Ia menilai simulasi tersebut berjalan dengan lancar dan berhasil menunjukkan koordinasi yang baik antara Polres Kepulauan Selayar dan TNI Kodim 1415 Selayar.
"Diharapkan, melalui latihan ini, kesiapsiagaan dan responsivitas aparat keamanan dapat terus ditingkatkan, sehingga mampu menghadapi berbagai situasi darurat atau potensi konflik yang mungkin terjadi selama proses pemilihan kepala daerah berlangsung," tutup Arsat.***